Demografi Wilayah

DEMOGRAFI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI

 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEJARAH

ePerjalanan Banggai Kepulauan (Bangkep) dimulai dari abad ke-14, ketika Kerajaan Banggai belum berdiri. Yang ada di Banggai saat itu hanyalah empat kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Babolau, Singgolok, Kokini, dan Katapean. Keempat kerajaan itu beribu kota di Pulau Banggai.

Pada awal abad ke-16, empat kerajaan kecil itu dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Ternate yang berasal dari Jawa, kemudian menyatukannya menjadi satu kerajaan, yaitu Kerajaan Banggai, dengan ibu kota di Pulau Banggai. Adi Cokro inilah yang kemudian dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai.

Pada awal berdirinya, wilayah Kerajaan Banggai hanyalah Banggai Laut atau seluruh wilayah Kabupaten Bangkep saat ini, sedangkan Banggai Darat kala itu belum dikenal. Baru kemudian pada tahun 1580 Adi Cokro memperluas wilayah Kerajaan Banggai sampai ke Banggai Daratan (saat ini wilayah Kabupaten Banggai). Adi Cokro yang merasa tugasnya selesai lalu kembali ke Jawa. Tahun 1600 putranya yang bernama Mandapar diangkat menjadi Raja Banggai pertama dan berkuasa sampai tahun 1625.

Setelah masa kekuasaan Raja Mandapar berakhir, raja-raja Banggai berikutnya berusaha melepaskan diri dari Kesultanan Ternate. Mereka juga menolak bekerja sama dengan Belanda yang pada tahun 1602 sudah menginjakkan kaki di Banggai. Namun, pada tahun 1908 Belanda akhirnya dapat menguasai Banggai dengan adanya sebuah perjanjian antara Belanda dan Raja Banggai ke-17, Abdurahman. Di sisi lain, perjanjian itu mengakhiri kekuasaan Kesultanan Ternate atas Kerajaan Banggai.

Kabupaten berdiri

Dalam buku Babad Banggai Sepintas Kilas yang disusun Machmud HK disebutkan bahwa sekitar tahun 1924 Kerajaan Banggai dibagi menjadi dua onder-afdeling, yaitu Onder-afdeling Banggai Laut dengan ibu kota di Banggai dan Banggai Darat dengan ibu kota di Luwuk. Raja Banggai tetap berkedudukan di Banggai, sedangkan Pemerintah Belanda di Luwuk.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Banggai diberi status swapraja pada tahun 1952. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Badan Penuntut Daerah Otonom yang terdiri dari Pemerintah Swapraja Banggai dan tokoh-tokoh politik setempat untuk memperjuangkan Banggai menjadi Daerah Swantara (setingkat kabupaten) Tingkat II Banggai. Perjuangan itu membuahkan hasil pada tahun 1959. Namun, ibu kotanya ditetapkan di Luwuk, bukan di Banggai.

Berdasarkan penuturan sejumlah tokoh masyarakat Banggai, sebelum Banggai ditetapkan menjadi daerah tingkat II, Raja Banggai Syukuran Amir yang berkuasa tahun 1941-1986 telah memindahkan ibu kota Kerajaan Banggai ke Luwuk. Mungkin karena itu pula ibu kota Kabupaten Banggai ditetapkan di Luwuk.

“Di situlah letak kekecewaan warga Banggai yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah,” kata TS Jabura (68), salah seorang pemangku adat Kerajaan Banggai.Kekecewaan warga Banggai bertambah ketika pembangunan di Banggai Laut dirasakan sangat minim, sedangkan Luwuk yang tadinya jauh tertinggal dari Banggai mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat cepat.

Ketua Forum Mondupulian Banggai Bersatu Achmad Buluan mengatakan, pada tahun 1959 Pasar Banggai jauh lebih besar dan lebih lengkap dibandingkan dengan Pasar Luwuk. Arus lalu lintas perdagangan di Banggai saat itu sudah lintas provinsi, bahkan lintas negara. Sementara perdagangan di Luwuk hanya dengan desa-desa sekitar.

Namun, lanjut Achmad, pada tahun 1964 pembangunan di Luwuk sudah sejajar dengan Banggai. Pada tahun-tahun berikutnya Banggai ketinggalan jauh dari Luwuk. “Saat itu, hampir semua pusat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian hanya dibangun di Luwuk,” katanya.

Karena itu, pada tahun 1964 tokoh-tokoh masyarakat Banggai Laut kemudian membentuk Panitia Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II Banggai Kepulauan. Perjuangan membentuk Bangkep itu baru terwujud 35 tahun kemudian, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan, yang semuanya terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sayangnya, di tengah masih minimnya pembangunan yang dirasakan warga, stabilitas politik, sosial, dan pemerintahan di kabupaten itu terganggu akibat pro dan kontra Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang mengatur pemindahan ibu kota Bangkep dari Banggai ke Salakan.

Seiring perkembangan pembangunan daerah Baggai Kepulauan, saat ini Banggai Kepulaun telah mekar lagi satu kabupaten. Pemekaran kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut. Dasar yang dijadikan pertimbangan pembentukan Kabupaten Banggai Laut adalah (1) untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Banggai Kepulauan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (2) dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.(3) pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

Kabupaten Banggai Kepulauan terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966).

Aspek Geografis Dan Demografi

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografi Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara keseluruhanluas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 22.042,56km² (luas wilayah daratan 3.160,46 km2 dan luas wilayah lautan 18.828,10 km2).

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian yang terintegrasi dari wilayah Propinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu “Kabupaten Maritim“ yaitu terdiri dari 342 Pulau, dengan rincian 5 Pulau sedang, yang terdiri dari Pulau Peling (luas 2.340 km2), Pulau Banggai (268 km2), Pulau Bangkurung (145 km2), Pulau Salue Besar (84km2), Pulau Labobo (80km2) dan 337 pulau-pulau kecil.

Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 19 kecamatan yang terbagi menjadi 205 desa, dan 6 kelurahan, dimana rincian luasan setiap kecamatan tersaji pada Tabel berikut :

Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Banggai Kepulauan sampai pada Tahun 2010

 

Kecamatan Luas Wilayah (km2)
Darat % Laut %
01.Labobo 85,65 4,30 1.907,33 95,70
02.Bokan Kepulauan 229,08 4,07 5.394,56 95,93
03.Bangkurung 116,55 4,30 2.595,44 95,70
04.Banggai 86,95 11,53 667,34 88,47
05.Banggai Utara 58,05 11,53 445,54 88,47
06.Banggai Tengah 68,19 11,53 523,36 88,47
07.Banggai Selatan 81,20 11,53 623,21 88,47
08.Totikum 155,45 12,55 1.082,85 87,45
09.Totikum Selatan 95,19 12,55 663,09 87,45
10.Tinangkung 312,60 41,16 446,96 58,84
11.Tinangkung Selatan 187,89 42,79 251,23 57,21
12.Tinangkung Utara 136,65 41,16 195,38 58,84
13.Liang 176,19 25,76 507,78 74,24
14.Peling Tengah 140,00 25,76 403,49 74,24
15.Bulagi 275,66 47,59 303,58 52,41
16.Bulagi Selatan 319,00 47,58 351,45 52,42
17.Bulagi Utara 318,00 47,59 350,21 52,41
18.Buko 184,84 14,96 1.050,60 85,04
19.Buko Selatan 187,32 14,96 1.064,70 85,04
Banggai Kep.2010 3.214,46 14,58 18.828,10 85,42

     Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka (2012)

Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo;
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, dan;
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.

b

Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di jazirah timur Sulawesi, tepatnya berada pada Bujur Timur : 122040’00” BT – 124013’30” BT dan Lintang Selatan : 1006’30’’ LS – 2020’00” LS.

Komposisi ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut adalah :

  • < 500 meter                : sebesar 85,97%
  • 500 – 700 meter          : sebesar 7,80%
  • > 700 meter               : 6,23%

Topografi, Geologi dan Hidrologi

Bentuk permukaan bumi ditunjukkan oleh morfologi atau topografi tertentu, dan dikontrol oleh struktur geologi dan genesis atau asal-usul proses pembentukannya. Ditinjau secara geomorfologi berdasarkan morfologi, struktur, dan proses pembentukannya, morfologi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

  1. Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peleng, memanjang dengan pola selatan – utara dengan ketinggian antara ±700 hingga 1.000 meter lebih di atas muka air laut, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥40%. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Buko Selatan, Bulagi Selatan, dan Bulagi.Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh pulau, dengan ketinggian mulai ±200 hingga ±700 meter di atas muka air laut, denganlereng relatif miring (15-30%) hingga berbukit curam (30-40%), yang terdapat di Pulau Peleng, Banggai, Labobo, dan Bangkurung. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Monimit (490 meter) di Pulau Banggai, dan Bukit Basasal di Pulau Peleng bagian timur.
  2. Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peleng, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin,gua, ponor, dansungai bawah tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peleng.
  3. Perbukitan intrusif merupakan perbukitan yang terbentuk karena penerobosan batuan gunungapi granodiorit dan diorit, yang sebagian besar terdapat di Pulau Banggai, dan sebagian kecil di Pulau Labobo dan Bangkurung.
  4. Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagain besar dijumpai di bagian utara Pulau Peleng, dan sebagian kecil di selatan Pulau Peleng dan selatan Pulau Banggai.

Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) satuan geoekosistem bentang lahan asal proses, yaitu: asal proses fluvial (aliran sungai), marin (gelombang), vulkanik (gunungapi), solusional (pelarutan, karst), struktural (tektonik), dan organik (aktivitas organisme).

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunungapi. Batuan tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit. Kemudian menyusul Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari perselingan batugamping hablur, batupasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikhan radiometri menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai).Stratigrafi batuan penyusun Kabupaten Banggai Kepulauan

 

 

Kabupaten Banggai Laut

cKabupten Banggai Laut merupakan kabupaten Baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai kabupaten induk berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah otonomi Baru Kabupaten Banggai Laut di Sulawesi Tengah yang beribukota di Banggai.

Adapun luas wilayah Kabupaten Banggai Laut adalah 725,67 km2 dengan populasi penduduk 63.580 jiwa. Adapun pejabat Bupati pertama Kabupaten Banggai Laut adalah Drs. Moh. Hidayat Lamakarate M,Si. Yang sekarang dilanjutkan oleh Pj baru yang sebelumnya Sekda Balut yaitu Furqanuddin Masuilili M.Si. Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 63 Desa, sedangkan untuk Kepolisian Balut masih masuk dalam wilayah Kepolisian Resort Banggai Kepulauan dimana di Banggai Laut terdapat dua polsek yaitu Polsek Banggai dan Polsek Bangkurung.

 

Kejari-Banggai © 2015 MediaWeb