Binmatkum

PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM (BINMATKUM) SEKSI INTELIJEN

Dasar Hukum Pelaksanaan Binmatkum

Landasan Idiil                          : Pancasila

Landasan Konstitusional       : UUD 1945

Landasan Strukturan              :

1.      Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);2.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara ;
3.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4.      Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA- 009/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah Perja Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5.      Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia ;6.      Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-006/A/JA/05/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program BinmatkumLandasan Operasional

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/A/JA/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum.

 

Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) adalah nama program Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Banggai dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut

Kegiatan Binmatkum Intelijen dibagi atas dua kegiatan meliputi :

 

PENYULUHAN HUKUM

Adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

 

PENERANGAN HUKUM

Adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh, masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada diperkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

 

Selama tahun 2015, seksi Intelijen Kejari Banggai telah melaksanakan Program Binmatkum Penerangan dan Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkaitan dengan sosialisasi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Desa dalam rangka mengantisipasi Pengelolaan Dana Desa sehinga tidak terjadi penyimpangan oleh aparatur desa yang dihadiri oleh seluruh kepala desa dan pejabat di tingkat kecamatan sekabupaten Bangkep dan Balut

Dan juga seksi intelijen tetap selalu komitmen untuk memberikan penerangan hukum kepada generasi penerus bangsa agar terhindar dari bahaya narkotika dan dampak pergaulan bebas. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan kepada siswa-siswi SMA 1 Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan yang memberikan materi tentang UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak

*Bagi para masyarakat yang ingin meminta bantuan kami untuk memberikan materi berkaitan dengan masalah hukum yang ada melalui kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum dapat menghubungi seksi intelijen Kejari Banggai

 

Kejari-Banggai © 2015 MediaWeb