Sejarah Kejari Banggai

A. SEJARAH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
I. KEJAKSAAN PADA MASA KERAJAAN MAJAPAHIT
Berdasarkan literatur Kejaksaan berasal dari bahasa sansekerta untuk menunjukan ada beberapa jabatan di Kerajan Majapahit yaitu Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Menurut Dr. W.F.Stutterheim, Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, keika berada dibawah Kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350 -1389) yang diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dibawah pimpinan dan pengawasan mahapatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya yang demikian itu menurut Prof Krom dan Prof Van Vollenhoven Gajah Mada adalah Adhyaksa.
Dr. HH Juynboll menyatakan bahwa Adhyaksa adalah sebagai Pengawas (opzicter) atau Hakim tertingi (opperrechter). Sehingga Dhyaksa adalah Hakim pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim tertingi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.
Selain sebagai Adhyaksa, dalam urusan penegakan Hukum Mahapatih Gajah Mada juga bertindak menjalankan segala peraturan raja (shitinarendran) dan melaporkan perkara-perkara sulit ke Pengadilan. Para Dhyaksa dan Adhyaksa dituntut kemahiran dan keahlian dalam bidang hukum Hindhu kono yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rokhaniawan serta para cendekiawan yang mendampingi para Dhyaksa.
Pada Abad ke XIII masa-masa pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Singosari seorang Raja / Prabu didampingi oleh Dharmadhyaksa masing-masing seorang untuk agama Syiwa dan seorang untuk Agama Budha. Arti Dharmadhyaksa menurut Dr. Juynboll meliputi tiga arti, yaitu :
1. Pengawas tertingi (superintendent) dari kekayaan suci ;
2. Pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (religi)
3. Ketua Pengadilan.
Dalam berbagai literatur, Dharmadhyaksa hanya dikemukakan sebagai pengemban tugas urusan agama syiwa dan Budha yang masing-masing disebut Dhramadhyaksa ring kacewan dan Dharmadhyaksa ring kasogatan. Dalam kitab suci Syiwa dan Budha terdapat banyak peraturan-peraturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan lainnya yang mengikat selain dari pada hal-hal mengenai ajaran-ajaran dan kepercayaan yang harus diikuti demi kesempurnaan hidup manusia. dengan demikian peran para rokhaniawan dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang ada kaitannya dengan ajaran dan kepercayaan bertindak sebagai Hakim atau pengawas tertinggi dari para Hakim (Adhyaksa).
Dalam melakukan fungsi peradilan para Dhyaksa selain harus berpegang kepada hukum, juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat para rokhaniawan. Sehingga salah satu kedudukan Dharmadhyaksa adalah sebagai Ketua Pengadilan. Khususnya peradilan dalam kaitannya dengan urusan keagamaan.
Adhyaksa merupakan Dhyaksa yang tertinggi. Para Dhyaksa dikoordinasikan dan dipimpin oleh Mahapatih Gajahmada. Dharmadhyaksa adalah penasihat raja yang bertanggung-jawab terhadap kekayaan atau harta benda suci dari kerajaan serta urusan-urusan keagamaan dalam mana termasuk pula penegakan – penegakan peraturan yang tercantum dalam kitab-kitab suci.
Setelah kerajaan Majapahit runtuh pada Tahun 1478, peran Dhyaksa tidak ikut lenyap bergitu saja. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram (Abad ke-XVII) yang menganut agama Islam, sisa-sisa pengaruhnya masih berjalan, sebagaimana nampak dalam sistem peradilan Pradata dan padu yang berlaku di Kerajaan.
II. KEJAKSAAN PADA MASA VOC DAN PENJAJAHAN BELANDA
Masa penjajahan Belanda diawali pada Tahun 1605 pada saat Vereningde Ost Indische Compagnie (VOC) yaitu Kompeni, suatu perusahaan dagang Belanda berhasil mendepak orang-oranf Portugis dari Maluku yang berkuasa sejak Tahun 1512 ketika menaklukan Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera. Untuk menjamin kelanggengan monopolinya dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, VOC mengaharuskan di daerah-daerah yang dikuasainya untuk melakukan kegiatan pemerintahan baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun legislatif. Kompeni membuat berbagai peraturan hukum, mengangkat pejabat-pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilan sendiri (Schepenbank).
Pada mulanya di daerah-daerah yang dikuasai oleh kompeni diberlakukan hukum yang sama bagi semua golongan penduduk, yaitu peraturan-peraturan hukum yang berlaku dari negara asal mereka yaitu negeri Belanda yang juga harus diterapkan kepada orang-orang Bumi Putera yang berdomisili di Batavia (jakarta) dan sekitarnya. Dalam sistem peradilan yang berlaku di Belanda dan diterapkan oleh Kompeni di wilayah jajahannya sudah dilengkapi dengan petugas-petugasnya yang diberi kekuasaan sebagai Penuntut Umum yaitu : Officier van justitie. Terhadap penduduk lokal / pribumi Kompeni merubah politik hukumnya dengan memberlakukan hukum adat sepanjang hal-hal tertentu tidak diatur oleh pereturan perundang-undangan kompeni sendiri.
Pada tanggal 01 Januari 1801 Vereningde Ost Indische Compagnie (VOC) bangkrut dan dibubarkan, wilayah-wilayah kekuasaannya di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda (Bataafsche Republiek) dan diselenggarakan oleh suatu dewan yang disebut Dewan Asia (Aziatische Raad) sampai Tahun 1808. Dewan ini berhasil menyusun suatu”charter” yang mengatur kekayaan-kekayaan dari Bataafsche Republiek di Asia. Bataafsche Republiek bubar pada Tahun 1807 dan negeri Belanda menjadi Kerajaan Belanda (Koninkrijk Holland) yang dipimpin oleh Lodewijk Napoleon saudara Kaisar Napoleon dari Perancis. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan di bekas jajahan Kompeni di Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda mengangkat DAENDELS sebagai Gubernur Jenderal.
Pada Masa pemerintahan DAENDELS (1808 – 1811) terjadi perubahan-perubahan dalam susunan Pengadilan dan Politik hukum terhadap Bumi Putera, melalui Keputusannya tanggal 15 Maret 1808 Kekuasaan Schepenenbank (Pengadilan Schepenen) yang dibentuk oleh Kompeni (VOC) dan semula mempunyai Yurisdiksi di Jakarta dan Jawa Barat serta menerapkan Hukum Belanda dalam sistem Peradilannya,. Diperkecil wilayah hukumnya hanya meliputi wilayah Jakarta dan sekitarnya saja. Diluar daerah ini dilakukan oleh para Dossard yang kemudian diganti menjadi Landdrost yang mengadili perkara perdata dan pidana berat.
Pengadilan dalam wilayah kekuasaan Landdrost disebut Landgericht, yang terdiri dari Landdrost sebagai ketuanya, para bupati atau 7 (tujuh) penduduk terkemuka sebagai anggotanya serta 1 (satu) orang penghuku sebagai Penasihatnya, selaku penuntut yang diisebut fiscaal bertindak seorang Jaksa Besar (Groot Djaksa). Seorang bawahan Landdrost yang diberi gelar Schouten dibebani tugas untuk melakukan Penyidikan. Landgericht memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak termasuk dalam kekuasaan Landraad. Di beberapa Kota besar seperrti Semarang dan Surabaya ada Landraad yang menangani perkara Perdata dan Pidana yang berbobot lebih berat dengan Gubernur sebagai Ketuanya. Dalam perkara pidana bertindak sebagai penuntutnya seorang fiscaal.
Masa Pemerintahan DAENDELS berakhir pada tanggal 16 Mei 1811 pada saat diberhentikan sebagai Gubernur Jenderal dan kekuasaannya diserahkan kepada JAN WILLEM JANSSENS karena banyak melakukan kekeliruan dalam mengelola keuangan. JANSSENS hanya berkuasa beberapa bulan saja karena pada tanggal 4 Agustus 1811 Ekspedisi dibawah Komando LORD MINTO mendarat di Jakarta dan pada tanggal 18 September 1811, JANSSENS menyerahkan kekuasaan kepada Inggris.
Sebelum Belanda menyerah LORD MINTO telah mengangkat SIR STAMFORD RAFFLES sebagai letnan Gubernur (Lieutnant Governor). Selama masa pemerintahan RAFFLES (1811-1816) terjadi beberapa perubahan dalam pengadilan yang berkenaan dengan urusan Peradilan orang-orang Bumi Putera. Pada tanggal 21 Januari 1812 RAFFLES mengeluarkan suatu Maklumat (Proclamation) yang memuat landasan-landasan bagi badan-badan peradilan yang akan disusunnya. Untuk melaksanakan hal-hal yang dimuat dalam maklumat dikeluarkan sejumlah instruksi dalam “Code of Provisional regulations for the judicial and police at bBatavia, Semarang and Surabaya”. Atas dasar maklumat dan instruksi-instruksi tersebut kemudian dibentuk badan-badan peradilan untuk golongan penduduk Bumi Putera dalam dua susunan badan peradilan yaitu : badan peradilan untuk kota dan daerah sekitarnya dan badan peradilan untuk desa (ten plattelande). Pengadilan-pengadilan untuk bangsa-bangsa Eropa di Batavia, Semarang dan Surabaya serta daerah sekelilingnya diberi wewenang untuk menyidangkan dan mengadili penduduk Bumi Putera yang berdomsili di wilayah tersebut.
Di Batavia, Semarang dan Surabaya masing-masing terdapat satu Court of Justice untuk mengadili perkara-perkara perdata dan pidana bagi semua golongan penduduk, sedangkan court of Justice yang ada di Batavia berfungsi pula sebagai Pengadilan Banding bagi Court of Justice yang ada di Semarang dan Surabaya. Selain itu di batavia didirikan pula Supreme court sebagai badan peradilan yang memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir yang termasuk dalam sebagian kekuasaan untuk mengadili (judicieele jurisdictie).
Susunan Court of Justice terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan satu orang fiscaal (Penuntut Umum), sedangkan susunan untuk supreme court terdiri dari seorang Hakim Ketua tiga orang Hakim Anggota serta sorang advocate fiscal. Untuk menangani perkara-perkara pelanggaran kecil di Batavia, Semarang dan Surabaya diadakan magistrate court. Untuk badan-badan peradilan di daerah-daerah pedesaan (provincial courts) dibentuk Landroost’s yang kemudian berubah menjadi Resident’s court dan courts of circuit.
Pengadilan-pengadilan di daerah-daerah pedesaan diketuai oleh Landroost (kemudian Resident) dengan para Bupati dan pegawai lainnya yang dianggap perlu sebagai anggotanya dan berwenang untuk mengadili perkara-perkara kecil (politiezaken) orang-orang Bumiputera. Namun apabila salah satu pihak orang Eropa atau kedua pihak adalah orang-orang china, maka perkara harus diadili oleh courts of Justice.
Peradilan Pidana yang tidak termasuk dalam politiezaken dilakukan oleh courts of circuit (Pengadilan Keliling) yang terdiri dari Ketua dan seorang anggota dari corts of justice. Dalam menyidangkan perkara pidana di court of justice diadakan Jury yang terdiri dari dua belas orang awam terdiri dari 9 (sembilan) Jury orang Eropa dan diberi kekuasaan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalahnya Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para Hakim atas tuntutan fiscaal. Putusan dilakukan oleh hakim Ketua.
Pada tangal 11 Februari 1914 Gubernur Jenderal RAFFLES mengeluarkan suatu Proklamasi yang berisi peraturan-peraturan bagi administrasi Peradilan yang lebih efektif di Pengadilan-pengadilab pedesaan di Jawa (Regulation for the more effectual administration of Justice in the provincial courts of Java). Badan – badang peradilan dimaksud diantaranya :
1. Division’s Court
Diviision’s court diketuai oleh Wedana atau Demang dengan beberapa pegawai bawahannya sebagai anggota dan berwenang untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran Kecil serta perkara perdata yang nilaianya peling tinggi dua puluh ropyen.

2. District’s Court atau Bopati’s Court
Distric’s court atau Bupati’s court hanya berwenang untuk mengadili perkara-perdata dalam tingkat pertama yang bernilai diatas dua puluh ropyen dan sebagai Pengadilan Banding terhadap putusan perkara perdata yang telah diputus oleh District’s court. Pengadilan ini tersusun atas Bupati sebagai ketuanya dengan beberapa pegawai bawahan Bupati sebagai anggotanya, seorang penghulu dan seorang Jaksa.
Sebelum Bupati memutuskan suatu perkara ia wajib meminta pertimbangan penghulu dan Jaksa, apabila tidak ada persesuaian pendapat dalam memutuskan suatu perkara, maka perkara diajukan ke Resident’s court.

3. Resident’s Court
Residen’s Court berwenang untuk mengadili perkara pidana yang tidak diancam dengan pidana mati, yang tidak termasuk dalam wewenang Division’s court serta perkara perdata yang melebihi lima puluh Ropyen. Atas putusan perkara perdata ini dapat dimintakan banding kepada Luitenant Governor.

4. Court of Circuit.
Court pf circuit telah dibentuk pada Tahun 1812 kekuasaannya dibatasi hanya berwenang mengadili perkara pidana yang hanya diancam dengan pidana mati saja. Di court of circuit Putusan Pengadilan harus dibimbing oleh hukum orang-orang Bumi Putera atau adat kuno dari Pulau Jawa asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang wajar, universal dan diakui.

Pada tanggal 13 Agustus 1814 tercapai perdamaian antara Inggris dan Belanda serta menanda-tangani suatu perjanjian (convention) yang isinya antara lain memuat ketentuan bahwa semua jajahan Belanda yang pernah direbut oleh Inggris harus dikembalikan kepada pihak Belanda, kecuali Kaap De Goede Hoop (Tanjung Harapan), Essequibo dan Barbice. Sebagai konsekwensi dari perjanjian tersebut pada tanggal 19 Agustus 1816 Pulau Jawa dan daerah-daerah jajahan Belanda lainnya dikembalikan kepada Belanda.
Politik Hukum Belanda kepada daerah-daerah jajahan di Indonesia didasarkan kepada asas Konkordansi, yaitu asas persamaan anatara peraturan hukum yang berlaku di Negara Belanda dengan Hindia Belanda. Asas ini juga diterapkan terutama dalam bidang Hukum Pidana terhadap daerah-daerah yang langsung di perintah (directbestuurde gebieden) oleh Pemerintah Kolonial.
Dalam hukum acara pidana terjadi perubahan setelah diberlakukannya Inlandsch Reglement (IR) pada Tahun 1845 dan diperbaharui menjadi Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglement Ibumi Putera yang Diperbaharui (RIB) pada Tahun 1941.
Pada tangal 30 April 1847 diumumkan suatu Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi atau Reglement op de Rechterlijke Organisatie et het Beleid der Justitie (RO) dengan S.1847-23 yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 untuk orang-orang Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daearah-daerah Luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) dengan S.1927 – 277.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Reglement op de Rechterlijke Organisatie et het Beleid der Justitie (RO) menetapkan ada 7 (tujuh) Badan-Badan Peradilan Umum, yaitu :
1. Districtgerechcten (Pengadilan-Pengadilan Distrik atau Kawedanan)
2. Regentschaprechten (Pengadilan-Pengadilan kabupaten)
3. Landraaden (Pengadilan-Pengadilan Negeri)
4. Landgerechten (Pengadilan-Pengadilan Kepolisian)
5. Residentiegerechten (Pengadilan-Pengadilan Karesidenan)
6. Raden van Justitie (Pengadilan-Pengadilan Justisi)
7. Hoogerechtshof (Mahkamah Agung)

Dari jenis – jenis pengadilan tersebut yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan hanya Pengadilan Negeri (Landraad), Pengadilan Justisi (Raad van Justitie) dan Mahkamah Agung (Hoogerechtshof) . Landraad adalah Pengadilan sehari-hari bagi penduduk Bumi Putera atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana (Pasal 94 RO), sedangkan Raad van Justitie adalah Pengadilan sehari-hari bagi Penduduk golongan Eropa (Pasal 19 RO) dan berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk mengadili antara landraad (jurisdictie geschillen) (Pasal 127 RO).
Hoogerechtshof merupakan Pengadilan Tertinggi yang berwenang untuk :
1. Mengadili perkara banding dari perkara-perkara yang diadili oleh Raad van Justitie (RvJ) (Pasal 169 RO) ;
2. Memutus perkara-perkara yang diminta kasasi (Pasal 170 RO)
3. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara yang termasuk golongan forum privilegiatun (Pasal 163 RO) seperti para pejabat tinggi tertentu, para sultan dan sebagainya, serta perselisisihan-perselisihan wewenang mengadili antara pengadilan – pengadilan Tingkat bandin antara Pengadilan Sipil dan Militer, antara pengadilan swapraja dan sebagainya ;

Dalam ketiga jenis badan peradilan tersebut ada pegawai-pegawai yang diberi wewenang selaku pengemban tugas dari suatu lembaga (badan atau dinas) negara yang dinamakan Openbare Minister (OM), dengan tiga tugas pokok, yaitu :

1. Mempertahankan segaka peraturan negara ;
2. Melakukan penuntutan segala Tindak Pidana dan
3. Melaksanakan Putusan Pengadilab pidana yang berwenang ;

III. KEJAKSAAN PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG
Pendudukan balatentara Jepang dimulai sejak tanggal 8 Maret 1942 pada saat Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada balatentara Pendudukn Jepang setelah Pasukan sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Seikat dan Inggris kalah dalam perang Asia Timur Raya. Pasukan Jepang berhasil menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour di Hawai pada tanggal 07 Desember 1941.
Selama masa pendudukan balatentara Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai dengan 16 Agustus 1945 kekuasaan Openbaar Ministerie (OM) sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku, kecuali yang dicabut, dirubah atau diganti oleh peraturan – peraturan Pemerintah balatentara pendudukan Jepang.
Pasal 3 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 menetapkan adanya 6 (enam) jenis badan-badang Peradilan Umum di Jawa dan Madura, yaitu :
1. Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung) ;
2. Kootoo Hooin (Pengdilan Tingggi) ;
3. Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) ;
4. Keizai Hooin (Pengadilan kepolisian) ;
5. Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten )
6. Gun Hooin (Pengadilan Kawedanan)

Pada Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung), Kootoo Hooin (Pengdilan Tingggi), Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) terdapat Kantor Kejaksaan (Kensatsu Kyoku) masing-masing : Saikoo kensatsu Kyoku (Kejaksaan pada Pengadilan Agung), Kootoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan pada Pengadilan Tinggi) dan Tihoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan pada Pengadilan Negeri). Ketentuan Pasal 3 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 menghilngkan eksistensi Raden van Justitie (RvJ) dan Residentiegechten. Smua badan-badan peradilan tersebut merupakan Pengadilan bagi semua golongan penduduk (Indonesia / Bumi Putera, Timur Asing / China dan Eropa) kecuali untuk bangsa Jepang.
Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) merupakan Pengadilan sehari-hari dan berwenang menyidangkan perkara pidana dan perdata, Kootoo hooin (Pengadilan Tinggi) merupakan Pengadilan banding terhadap Tihoo hooin dan Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung) merupakan pengadilan tertinggi yang menangani perkara-perkara baik pidana maupun perdata di tingkat kasasi.
Hukum Acara pidana yang berlaku pada masa pendudukan balatentara Jepang adalah hukum acara pidana yang berlaku pada masa pemerintahan Hundia Belanda ditambah dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan pemerintah balatentara Jepang sendiri.
Dalam ketentuan Pasal 2 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 diatur Kekuasaan Kejaksaan, yaitu :
1. mencari (menyidik) Kejahatan dan Pelanggaran ;
2. menuntut perkara
3. Menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara kriminal
4. mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
Ketentuan Pasal 2 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 tentang kekuasaan Kejaksaan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 55 RO. Kecuali kekuasaan untuk mencari / menyidik Kejahatan dalam perkara kriminal sebagaimana tersebut dalam angka 1. Sehingga tugas Penyidikan (oopsporing) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 39 HIR menjadi salah satu tugas umum Kejaksaan pada Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung), Kootoo Hooin (Pengdilan Tingggi), Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri).
Selain melakukan perubahan dalam jenis-jenis badan Peradilan, pihak bala tentara Jepang juga melakukan perubahan dalam alat Penuntut Umumnya yaitu Magissraat dan Officier van Justitie ditiadakan. Tugas dan wewenang Magisraat dan Oficier van Justitie diserahkan kepada Penuntut Umum Bumi Putera (Jaksa) dibawah pengawasan Kepala kantor Kejaksaan bersangkutan seorang Jaksa Jepanag. Sehingga Jaksa menjadi satu-satunya Penuntut Umum.
Seluruh Kejaksaan awalnya berada di bawah perintah dan koordinasi Sihoobucoo (Direktur Departemen Kehakiman) kemudian beralih ke Cianbucoo (Direktur Keamanan) dan untuk tingkat pusat berada di Gunseikanbu dan untuk tingkat daerah di kantor-kantor Karesidenan (Syuu). Sehingga Jaksa di daerah tidak lagi dibawah perintah langsung Ressident / Asisten Ressident, melainkan dipimpin oleh para Kepala Kejaksaan Pengadilan setempat dan secara berjenjang bertanggung jawab lepada Cianbucoo. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 Ketua Saikoo Kensatsu Kyoku (Jaksa Agung) ditiadakan dan dilaksanakan oleh Gunseikanbu sihhobucoo (Pejabat Kehakiman) pada Kantor Pemerintahan Bala tentara Jepang mengkoordinasikan Kejaksaan dan Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942.

Istilah Kejaksaan sebagai terjemahan Openbaar Ministarie berdasarkan ketentuan Pasal 55 RO yang berarti Lembaga Penuntut Umum atau kantor Jaksa dimana Jaksa bertugas mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian Jaksa pada jaman kerajaan Majapahit dan Kesultanan Cirebon atau dengan Dhyaksa atau Dharmadhyaksa pada zaman Majapahit.
Badan-badan peradilan dan kekuasaannya pada masa Balatentara Jepang di luar jawa seperttyi di Sumatera, kalimantan dan Irian tidak banyak mengalami perubahan dan masih berlaku organisasi peradilan pada jaman penjajahan belanda. Perubahan mulai terjadi pada tanggal 01 Oktober 1942 dengan dikeluarkannya peraturan – peraturan Resident Aceh Nomor 1dan 2, dan Peraturan Residen Aceh Nomor 4 dan 5 tanggal 13 April 1943 dimana pada masa itu pada kantor Karesidenan Aceh ada 5 (lima) bagian (Bu) dsimana salah satunya adalah bagian Justisi ( Shi hoo bu)
Kemudian pada tanggal 01 Desember 1943 Komandan Wilayah Aceh (Tomi Seirei otsu) dikeluarkan Peraturan Nomor 40 mengenai Organisasi Peradilan (Shihoo soshiki rei), yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Residen Nomor : 10 tanggal 27 Desember 1943 dan diumumkan dalam Pengumuman nomor 76 tanggal 1 Januari 1944, dimana untuk seluruh Karesidenan Aceh hanya ada dua badan peradilan yaitu : ko Hooin dan Chihoo Hooin untuk pengadilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri dan katoo hooin (Pengadilan Tinggi) yang berkedudukan di Medan.
Pada setiap peradilan di karesidenan Aceh terdapat Kantor Kejaksaan (Kensatsu Kyoku) yang dipusatkan di Kantor Kejaksaan Kutaraja dan dipimpin oleh seorang Jepang sebagai kepala Kejaksaan (Kensatsu Kyoku Coo). Tugas Kepala Kejaksaan ini adalah memimpin para Jaksa (Kensatu Kan), Pembantu Jaksa (Kensatsu Kan Ho), para Panitera, juru tulis dan penterjemah di Ku hooin dan Cihoo Hooin. Ku hooin merupakan Pengadilan pengganti untuk empat jenis Pengadilan di Karesidenan Aceh pada masa Penjajahan Belanda yaitu Laandschapgerecht, Districtgerecht, Magistraatgerecht dan Residentgerecht. Ku hooin mempunyai wewenang untuk mengadili perkara perdata terhadap gugatan yang bernilai tidak lebih dari f 200 dan perkara-perkara pidana yang ancaman pidananya tidak melebihi tiga bulan dan denda setinggi-tingginya f100 serta wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang oleh Peraturan – peraturan lain ditugaskan untuk itu.
Ada dua jenis Ku hooin, yaitu Son Ku Hooin dan gun Ku Hooin. Son Ku Hooin didirikan di daerah Uleebalang, namun mdimungkinkan untuk beberapa daerah hanya ada satu Son Ku Hooin, Pengadilan ini hanya berwenang mengadili perkara-perkara dari Penduduk Aceh Asli, sementara untuk perkara-perkara terhadap penduduk bukan Aceh asli diadili oleh Gun Ko Hooin. Ku Hooinmerupakan pengadilan majelis yang terdiri dari empat orang Hakim (simpan in) dimana salah seorang diantara mereka ditunjuk sebagai Ketua (saibancoo) dan seorang Panitera (saoki).
Cihoo Hooin menggantikan Pengadilan Musapat dan Landraad pada masa penjajahan Belanda dan menjalankan sebagian tugas Raad Van Justitie, dengan wewenang sebagai berikut :
1. Semua perkara yang tidak termasuk wewenang Ku hooin ;
2. Pengadilan Banding bagi perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Ku Hooin ;
3. perkara-perkara yang ditugaskan kepadanya untuk mengadilinya oleh praturan-peraturan lain.
Cihoo Hooin diidirikan di Kutaraja dengan cabang-cabangnya (shibu) di ibukota afdeling-afdeling kecuali Aceh Besar, akan tetapi peradilan terhadap Tindak Pidana terhadap kemanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana ekonomi hanya dilakukan di Cihoo Hooin Kutaraja saja. Cihoo hooin juga merupakan Pengadilan majelis yang terdiridari seorang Pegawai kehakiman (simpan kan) sebagai Ketua (saiban coo), sekurang-kurangnya tiga orang anggota (koosei in) dan seorang juru tulis (shoki).
Apabila yang berperkara atau Terdakwawnya orang Islam maka baik pengadilan Ku Hooin maupun Cihoo Hooin mutlak harus ada ulama sebagai Penasihat pengadilan. Demikian juga apabila yang berperkara atau terdakwanya orang China, maka harus ada Kapten orang-orang China atau Wakilnya sebagai Penasihat. Putusan pada kedua jenis Pengadilan tersebut diambil secara Mufakat diantara anggotanya.
Kotoo hooin berkedudukan di Medan sebagian merupakan pengganti Raad van justitie dan hoogerechtshoof pada Jaman Hindia Belanda dan merupakan pengadilan tingkat tertinggi untuk perkara-perkara yang telah di putus di cihoo hooin. Wilayah hukum kootoo hooin meliputi karesidenan-karesidenan Aceh, Sumatera Timur dan tapanuli.
Mahkamah Militer (Gunritsukaigi) didirikan oleh Pemerintah balatentara jepang pada tanaggal 2 Maret 1942 dengan Osamu Gunrei no. : 2, dengan susunan terdiri dari seorang pembesar balatentara (sirei kan) sebagai Ketua, Hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan sebelum sidang (Yosinkan), jaksa (Kensatsukan, Panitera (Rokuzi) dan Penjaga terdakwa (Keiza).
Sibankan terdiri dari Hoomukan (opsir Mahkamah balatentara) dan opsir balatentara. Yosinkan dan Kensatsukan hanya dapat dijabat oleh Hoomukan saja. Putusan mahkamah Militer hanya sah apabila dijatuhkan oleh dua orang Sinbankan dan seorang Hoomukan. Persidangan – persidangan wajib dihadiri didengar oleh Sibankan, Kensatsukan dan Rokuzi.
Mahkamah Milter berdasarkan Osamu Gunrei no. : 1 dan Undang – Undang nomor Istimewa tanggal 2 Maret 1942 diberikan wewenang untuk mengadili perbuatan orang yang mengganggu, menghalang-halangi atau melawan balatentara jepang, perbuatan merusak atau merampas segala sesuatu yang dipergunakan atau berhubungan dengan tentara Jepangg, membuat susah penghidupan rakyat, mengambil keuntungan yang tidak pantas dan sebagainya. Terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati.

IV. KEJAKSAAN PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN
Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 Wib di Jl Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Ir. Soekarno dan Drs Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Arti penting dari proklamasi Kemerdekaan RI adalah pengakuan de facto dan de yure terhadap Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 1945 dinyatakan : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan undang-undang Dasar terhitung sejak saat berdirinya Negara Republik Indonesia pada tangal 18 Agustus 1945”. Pengertian “yang ada” adalah badan-badan yang diciptakan oleh Pemerintah balatentara pendudukan Jepang ditambah dengan peninggalan dari zaman kekuasaan Kolonial Hindia Belanda yang oleh Jepang masih dinyatakan masih berlaku, baik atau tanpa perubahan. Sehingga secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan, penempatan Kejaksaan dalam Lingkungan Departemen Kehakiman (kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketata negaraan Republik Indonesia) diputuskan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945.
Eksistensi Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dengan mengacu Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 1945 bahwa pada zaman pendudukan balatentara Jepang secara format disamping Pengadilan Agung (Mahkamah Agung) ada Kejaksaan Pengadilan Agung (Kejaksaan Agung), maka keberadaan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 diasumsikan da pula Kejaksaan Agung. Demikian juga pengertian “Hakim” menurut ketentuan Pasal 25 UUD 1945 mengandung juga pengertian “Jaksa”.
Dalam Pengumuman Pemerintah tanggal 19 Agustus 1945 tentang susunan menteri-menteri Kabinet Presidensial yang pertama secara serentak dilakukan pengangkatan Mr. Dr. Kusumaatmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mr. Gatot sebagai Jaksa Agung pertama Republik Indonesia. Sehingga jabatan Kepala Kejaksaan Pengadilan Agung pada zaman pemerintah pendudukan balatentara Jepang ditiadakan dan diganti menjasi Jaksa Agung.
Beberapa peraturan produk nasional yang mempunyai relevansi penting dengan tugas-tugas dan wewenang Kejaksaan serta penyelenggaraannya :
1. Maklumat Pemerintah tanggal 01 Oktober 1945 tentang Pemasukan Kejaksaan dan Kepolisian masing-masing ke dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri ;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 tentang masih berlakunya badan-badan negara dan peraturan – peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia tangak 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang ini memberlakukan peraturan-peraturan Hukum Pidana dari zaman Hindia Belanda kecuali :
a. Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi Balatentara (verordeningen van het militair gezag) Hindia Belanda dulu (Pasal II) ;
b. Peraturan Hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi (Pasal V) ;
c. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie) dulu yang dihapuskan (Pasal VII) yaitu Gunzei Keizirei (Undang – Undang Kriminal Pemerintahan Balatentara Jepang yang tercantum dalam Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 dan peraturan-peraturan Jepang lain yang memuat “materieel strafrecht” (Hukum pidana material).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
Pasal 9 ayat (1) UU No 7 tahun 1946 menetapkan bahwa Jaksa karena Jabatannya menjadi jaksa Tentara Agung. Ayat (2) bilamana Jaksa Agung berhalangan maka ia diwakili oleh Jaksa Tinggi Tingkat I pada Kejaksaan Agung atau jaksa Tinggi lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung ;

5. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1948 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara ;
6. Undang-undang Nomor : 39 tahun 1947 yang memberlakukan wetboek van militair Strafrecht voor Nederlands Indie ;

7. Undang-Undang nomor 7 tahun 1947 tangal 27 Februari 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung ;
Ketentuan dalam undang-undang yang mempunyai relevansi bagi Kejaksaan adalah Pasal 1 (2), paal 2 (4), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6, sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa : disamping Mahkamah Agung ada Kejaksaan Agung dan susunan Kejaksaan Agung itu terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa jaksa lain ;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tangal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan
Keberadaan Kejaksaan dalam lingkup Departemen Kehakiman berlanjut sampai dengan Tahun 1960 dan baru berubah sejak 22 Juli 1960, pada saat sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri lepas dari Departemen Kehakiman. Keputusan tersebut kemudian dikuatkan dalam Keputusan Presiden Nomor : 204 Tahun 1960.
V. KEJAKSAAN PADA MASA ORDE LAMA
Pada tanggal 30 Juni 1961 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Nomor : 254 Tahun 1961 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2298. Undang – Undang Pokok Kejaksaan RI didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor : I / MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN dan Ketetapan MPRS Nomor : II/MPRS/1960 tanggal 03 Desember 1960 tentang Garis – Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961 – 1969.
Kedua TAP MPRS Pembentukan Undang-Undang Pokok Kejaksaan RI didasarkan pada pokok pangkal konsepsi bahwa :
1. Revolusi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya belum selesai dan masih berjalan terus ;
2. Tujuan revolusi yang identuk dengan tujuan nasional ialah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur material dan seperitual berdasarkan Pancasila dab Undang-Undang Dasar 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem Demokrasi Terpimpin ;
3. Untuk mensukseskan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi semua kekuatan revolusioner harus di retool (ditertibkan kembali) dan dapat digerakan dalam rangka Demokrasi Terpimpin ;
4. Kejaksaan adalah Alat Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai alat revolusi dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan revolusi ;
5. Jaksa Agung / Jaksa Tentara Agung adalah Pembantu Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
Materi yang dikandung dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan RI lebih banyak merupakan usaha pengunifikasian, tugas, wewenang serta organisasi Kejaksaan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti RO, HIR dan UU Darurat No. : 1 tahun 1951. Hal-hal baru yang dimuat dalam UU Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kejaksaan RI adalah :
1. Diadakannya landasan Hukum yang tegas bagi Pengawasan Kejaksaan terhadap aliran-aliran Kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (Pasal 2 (4) ;
2. Adanya landasan hukum yang jelas bagi pembentukan Kejaksaan Tinggi (Pasal 3 (2) dan Pasal (1)) ;
3. Adanya landasan hukum bagi strukturalisasi Kejaksaan serta kompartemenisasi dalam organisasi (Pasal 3 dan 5)
4. Diasumsikan Kejaksaan sebagai Departemen dan Jaksa Agung sebagai Menteri (Pasal 5 (1)) ;
5. Diadakannya dasar hukum tertulis bagi penggunaan asas opportunitas oleh Jaksa Agung (Pasal 8)
6. Surat Tuduhan tidak lagi dibuat oleh hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 250 (4) HIR ;
Peraturan Sementara Susunan dan Organisasi Departemen Kejaksaan
VI. KEJAKSAAN PADA MASA ORDE BARU
Kedudukan Kejaksaan sebagai Departemen dan juga kedudukan Jaksa Agung sebagai Menteri berakhir dengan terbentuknya Kabinet Ampera, Kabinet pertama dalam Pemerintahan Orde Baru melalui Keputusan Presiden No. : 163 Tahun 1966 tanggal 25 Juli 1966 yang menghilangkan Jabatan Menteri / Jaksa Agung. Kemudian Presidium Kabinet Ampera mengeluarkan Keputusan Nomor : 26/U/Kep/1966 tanggal 6 September 1966 yang menetapkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga Tingkat pusat yang secara administratif berada dibawah Presidium Kabinet. Sejak Keputusan Presidium Kabinet Ampera sampai Tahun 1983 Kejaksaan Menjadi lembaga Non Departemen dibawah Pimpinan Jaksa Agung yang tidak lagi berkedudukan sebagai menteri.
Keadaan tersebut kemudian berubah dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV berdasarkan Keputusan Presiden No.: 45/M Tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 Jaksa Agung diangkat kedudukannya setingkat Menteri bersama-sama dengan Panglima ABRI dan Gubernur BI. Kedudukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu disamping tiap – tiap pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi, juga disamping tiap-tiap pengadilan negeri ada satu kejaksaan negeri yang daerah hukumnya sama.
Menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan. Dalam penjelasan disebutkan : Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.
Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1991 :
A. Bab III pasal 27 menyatakan :
(1) Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. melaksanakan penuntuta dalam perkara Pidana ;
b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan
c. melakukan pengawasan terhadasp pelaksanaan keputusan lepas bersyarat ;
d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
(2) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah
(3) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksan turut menyeleng-garakan :
a. Peningkatan kesadaran Hukum masyarakat ;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
c. Pengamanan peredaran barang cetakan ;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ;
e. Pencegahan dan penyalag-gunaan dan atau penodaan agama
f. Peneltian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
B. Pasal 28 yang mengatur kewenangan Kejaksaan dapat meminta Hakim untuk dapat menempatkan seorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain ;
C. Pasal 29 yang mengatur tugas dan wewenang lain Kejaksaan berdasarkan undang-undang.
Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penjabaran dari UU No. 5 Tahun 1991 mempunyai tiga fungsi :
1. Fungsi Implementatif
Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menjabarkan, menterjemahkan dan memperjelas muatan materi atau amanat undang-undang ;

2. Bersifat konstatif
Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan yang terdapat serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlu dikompilasi secara substantif. Secara perundang-undangan tetap tersebar di berbagai peraturan tetapi materinya perlu dihimpun dan dirumuskan ;

3. Bersifat konstitutif
Membentuk dan melakukan berbagai pengalaman dalam praktek di lapangan selama ini sehingga mempunyai kekuatan dan dasar hukum.
VII. KEJAKSAAN PADA REFORMASI
Adapun kejaksaan dalam era reformasi tidak luput dari perubahan institusi ke arah yang lebih baik, ini tercermin dari beberapa program reformasi birokrasi kejaksaan yang sampai sekarang terus mengalami penyempurnaan untuk menuju lembaga kejaksaan yang diarapkan oleh semua pihak. Adapun dasar kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tergambar di dalam visi dan misi kejaksaan yaitu :
Visi
“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersif, efektif, efisen, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan”
Misi
1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangbaik dalam segi kualitas maupun kuantitas penangan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta mengoptimalkan kegiatan intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional yang bermartabat melalui penerapan Standar Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efesien
2. Mengoptimalkan peran bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya terutama terkait dengan upaya penegakan hukum
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab , taat asas, efektif dan efesien serta penghargaan terhadap hak-hak publik
4. Melaksanaan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama dalam pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) sumber daya manusia Kejaksaan jangka menegah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen adminsitrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal
5. Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelacaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

D. SEJARAH KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH DAN KEJARI BANGGAI
Pada tanggal 30 Juni 1961 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Nomor : 254 Tahun 1961 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2298. Undang – Undang Pokok Kejaksaan RI didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor : I / MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN dan Ketetapan MPRS Nomor : II/MPRS/1960 tanggal 03 Desember 1960 tentang Garis – Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961 – 1969.
Usaha untuk menyusun organisasi dan tata kerja Kejaksaan dilakukan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, yaitu :
1. Keputusan Jaksa Agung Nomor : Org/Dkt/A/9295/18 tanggal 01 Agustus 1961 tentang Pembentukan cabang Kejaksaan Tinggi dan Pembentukan Daerah Hukumnya
2. Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor : Org/Dkt/A/9300/17 tanggal 01 Agustus 1961 tentang Pembentukan dan Penentuan daerah Hukum Kejaksaan Tinggi di daerah-daerah tertentu
3. Peraturan Sementara Menteri / Jaksa Agung nomor : 1 / Prt/Secr/1962 tanagal 16 Januari 1962 tentang Susunan dan Organisasi Departemen Kejaksaan.
Berdasarkan Keputusan Menteri / Jaksa Agung tersebut maka dibentuk (5) lima Kejaksaan Tinggi dengan wilayah masing-masing sebagai berikut :
1. Kejaksaan Tinggi Jakarta meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat ;
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Kejaksaan Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ;
4. Kejaksaan Tinggi Medan meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi se Sumatera kecuali Provinsi Sumatera Selatan ;
5. Kejaksaan Tinggi Makasar meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Sulawesi Utara / Tengah, Sulawesi Selatan / Tenggara, Maluku, Irian Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Untuk Ibukota Propinsi yang belum ada Pengadilan Tingginya dibentuk Cabang-cabang dari Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yaitu :
1. Kejaksaan Tinggi Jakarta mempunyai cabang-cabang di Bandung, Palembang dan Pontianak ;
2. Kejaksaan Tinggi Jawa mempunyai cabang di yogyakarta ;
3. Kejaksaan Tinggi Surabaya mempunyai empat cabang yaitu Malang, Banjarmasin, Palangkaraya dan Balikpapan ;
4. Kejaksaan Tinggi Medan mempunyai cabang-cabang di Kutaraja, Padang, Jambi dan Pekanbaru ;
5. Kejaksaan Tinggi Makasar mempunyai cabang-cabang di Manado, Denpasar, Mataram, Kupang dan Ambon ;
Pada masa awal pemerintahan orde Baru setelah sidang Umum MPRS pada bulan Juli 1966 semua Cabang Kejaksaan Tinggi ditetapkan menjadi Kejaksaan Tinggi beradasarkan Surat Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor : Org.1.Drt/A/9300/17 tanggal 01 Agustus 1961. Setelah menjadi Departemen Kejaksaan pertumbuhan dan perkembangan organisasi Kejaksaan lebih cepat daripada yang terjadi pada Pengadilan hingga di setiap propinsi ada Kejaksaan Tingginya, kendati belum ada Pengadilan Tinggi. Selaian itu berdasarkan pertimbangan dari sisi strategi keamanan maka di suatu tempat di tingkat Kecamatan atau Pelabuhan penting yang tidak ada Pengadilan Negerinya diadakan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).
Atas dasar itulah untuk pertama kali nya Kejari Banggai berbentuk Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Banggai selain karena alasan tersebut diatas juga dikarenakan luasnya wilayah hukum Kejari Luwuk sehingga dipandang perlu untuk membentuk cabang kejaksaan negeri di Banggai. Sampai pada tahun 2004 keluar lah Surat Keputusan Jaksa Agung RI tentang Pembentukan Kejari Banggai dan Kejari Parigi dengan Nomor : KEP-020/A/JA/01/2014 tanggal 30 Januari 2004 dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun pejabat-pejabat yang pernah menjabat di Cabjari Luwuk di Banggai dan Kejari Banggai adalah sebagai berikut :
No. NAMA PERIODE JABATAN
1 F.T. PALEMBANGAN 1966-1970 KACABJARI
2. MUH. YUNUS KASIM, SH. 1970-1975 KACABJARI
3. HAMRI YAKSA 1975-1980 KACABJARI
4. PATTAHINDI KITTA, SH. 1980-1985 KACABJARI
5. LAHI SADDU 1985-1989 KACABJARI
6. NANANG YUSUF 1989-1991 KACABJARI
7. UMAR TOLE 1991-1994 KACABJARI
8. D.M. KATIB 1994-1996 KACABJARI
9. UMAR TOLE 1996-1999 KACABJARI
10. MUH. RAUFLAT JINALA SH 1999-2001 KACABJARI
11. PATTAHINDI KITTA, SH. 2001-2001 KACABJARI
12. ATANG BAWONO, SH, 2001-2002 KACABJARI
13. MAKHMUD, SH. 2003-2004 KACABJARI
14. MUKTHAR THEMBA, SH. 2005-2007 KAJARI
15. SUGENG EKO WIDODO SH 2007-2011 KAJARI
16. RANU INDRA SH., MH. 2011-2013 KAJARI
17. HARLAN MARDITE SH.,MH 2013-2015 KAJARI

Dalam perkembangannya Kejari Banggai terus melakukan transformasi dalam pembenahan sarana dan prasarana, sumber daya manusia sehingga kedepan mampu menjawab semua tantangan yang ada dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam UU Kejaksaan RI sesuai dengan visi misi Kejaksaan RI, Visi dan Misi Kejati Sulteng serta Visi dan Misi Kejari Banggai sehingga mampu menjadi lembaga penegak hukum yang mampu memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Kejari-Banggai © 2015 MediaWeb