SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2017 DAN 2018

sosialisasi1Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengikuti Sosialisasi Penyusunan Program Pembangunan serta Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2017 dan 2018 serta sosialisasi  Sistem Informasi Manajeman Aset Negara (SIMAN) Tahun 2017 pada Hari Kamis dan Jum’at tanggal 09 – 10 Maret 2017 pukul 09.00 – 16.00 Wita bertempat di Amazing Beach Ressort Jl.  Malonda No. : 76 Kelurahan Tipo Palu, Sulawesi Tengah.  Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 90 orang yang terdri para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, para Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Sub Bagian Pembinaan, para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, para Bendahara dan para petugas SIMAN pada kejari dan cabjari se Sulawesi Tengah, dibuka oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah WISNALDY JAMAL, SH.,MH, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari  Direktorat Jenderal Anggaran yaitu SEGER WAHONO, Konsultan ahli  Dirjen Anggaran pada Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI yang menyampaikan materi tentang tata cara  Revisi Anggaran Tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari  Team Biro Perencanaan pada JAMBIN  Kejaksaan Agung RI  yang terdiri dari LATIFAH HANUM, SH.,MH, Ir. HAPOSAN dan DEWI tentang Kebijakan Anggaran dan Penyusunan RKA/KL, Rencana Strategis Kejaksaan RI 2015 – 2019 Pengelolaan Data (LOLATA) pada Biro Perencanaan JAMBIN Kejagung RI. Diakhiri dengan Penyampaian materi dari Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI  yang disampaikan oleh WIGAS.

Dalam Sambutannya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih kepada Team dari Biro Perencanaan pada JAMBIN Kejagung RI,  Dirjen Anggaran dan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang berkenan hadir dalam rangka sosialisasi.    WISNALDY JAMAL, SH.,MH juga meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti secara  seksama paparan yang disampaikan para narasumber karena berdasarkan hasil Inspeksi Umum  oleh Pengawasan  dan inspeksi pimpinan masih banyak ditemukan penyerapan anggaran oleh masing masing satuan kerja yang kurang maksimal, sehingga sulit untuk meminta tambahan anggaran kepada menteri Keuangan, selain itu bukti pendukung dalam laporan pertanggung-jawaban keuangan juga masih belum lengkap dan sesuai dengan harapan.

Team Biro Perencanaan pada JAMBIN  Kejaksaan Agung RI, pada pokoknya menyampaikan tentang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/96/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.  Adapun Visi dan Misi Kejaksaan RI Tahun 2015 -2019 adalah sebagai berikut : Visi Kejaksaan RI : Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel, Misi Kejaksaan RI adalah : 1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak  Pidana, 2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.  3.  Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara, 4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat., 5.  Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Laksana Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.  Rencana Strategis Kejaksaan RI 2015 – 2019 juga menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dengan menetapkan sasaran strategis berupa program, strategi pencapaian tujuan dan sasaran  serta menetapkan indicator kinerja.

Untuk mencapai tujuan  dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, maka perlu disusun Rencana Kerja Kejaksaan RI per tahun yang menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh Pimpinan Bidang/Satuan Kerja/Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka merencanakan kegiatan agar dapat terarah, efektif dan terukur (tepat fungsi, tepat guna, dan tepat penganggaran) sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain itu  untuk memberikan gambaran yang jelas tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 baik kegiatan prioritas nasional maupun prioritas K/L dan  Memberikan gambaran mengenai jumlah anggaran yang tersedia untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun. Rencana Kerja juga digunakan sebagai  pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Sementara itu SEGER WAHONO, Konsultan ahli  Dirjen Anggaran pada Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI yang menyampaikan pengertian revisi anggaran adalah Perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APNBN TA 2017 dan disahkan dalam DIPA TA 2017. Ruang lingkup revisi anggaran i berlaku juga dalam hal perubahan APBN 2017, perubahan Kebijakan Prioritas Pemerintah, penghematan dan/atau pemotongan anggaran.  Jenis – jenis Revisi Anggaran meliputi :  Pagu Perubahan  berupa perubahan  rincian  anggaran  yang  disebabkan  penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran,  termasukm pergeseran  rincian  anggarannya, Pagu Tetap, berupa Berupa pergeseran rincian  anggaran  dalam  hal  Pagu  Anggaran tetap dan Administrasi, berupa kesalahan administrasi. Kesalahan umum yang sering terjadi  dalam adalah anggaran yang tersedia dalam DIPA tidak terserap habis tetapi ingin meminta anggaran lebih besar untuk tahun berikutnya, sehingga sulit terlaksana. Selain itu dalam penyusunan laporan pertanggung-jawaban data pendukung untuk masing-masing kegiatan masih banyak kekurangan dan kekliruan.

WIGAS dari Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI menyampaikan materi tentang Sistem Informasi Manajeman Aset Negara (SIMAN). SIMAN merupakan aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara bagi pengguna dan pengelola barang, yang mengintegrasikan proses bisnis perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausa-haan, pemanfaatan, pemindahtanganan ,pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan danpengendalian BMN dengan menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis internet.

Aplikasi Modul Kekayaan Negara telah digunakan mulai tahun 2010 (12 kali rekon selama 6 tahun). Aplikasi Modul Kekayaan Negara mampu mencetak +/-25.000 Berita Acara Rekonsiliasi BMN tingkat Satuan Kerja dan +/-1.500 Berita Acara Rekonsiliasi BMN tingkat Wilayah setiap satu Semester. Selain mencetak Berita Acara Rekonsiliasi BMN, produk Modul Kekayuaan Negara lainnya yaitu Laporan Barang Milik Negara- Kantor Daerah (LBMN-KD) dan Laporan Barang Milik Negara – Kantor Wilayah (LBMN-KW) semesteran dan tahunan.

Meskipun kedua aplikasi tersebut sangat membantu prosesrekonsiliasi, namun ada beberapa kekurangan aplikasi Modul KN antara lain : 1.  Sistem Pelaksanaan rekonsiliasi BMN semesteran tingkat satuan kerja selalu terjadi antrian di KPKNL karena : satker harus datang ke KPKNL, waktu pelaksanaan rekonsiliasi yang terbatas dan keterbatasan SDM, 2. Sering terjadi selisih data rekonsiliasi antara KPKNL, Kanwil DJKN, KP DJKN (Direktorat PNSI) karena data base MKN desentralisasi, satkersering melakukan rekon ulang dan tidak semua satker wajib rekon di KPKNL. 3. Kebutuhan sinkronisasi data SIMAK BMN dengan SIMAN untuk pengelolaan BMN, 4. Belum ada aplikasi monitoring proses rekonsiliasi BMN secara on line dan real time.

Setelah masing masingb narasumber menyampaikan paparannya kemudian dilanjutkan dengan sessi Tanya Jawab / Diskusi dan praktek aplikasi SIMAN kepada para operator SIMAK BMN di masing masing kejaksaan Negeri  se Sulawesi Tengah. Kemudian diakhiri dengan pembacaan doa. Hari Kedua Tim Dari Biro Perencanaan pada JAMBIN Kejaksaan Agung   RI, Dirjen Anggaran dan Dirjen Kekayaan Negara melakukan peninjauan lapangan (on the Spot) ke Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Donggala.

Updated: March 16, 2017 — 2:52 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kejari-Banggai © 2015 MediaWeb