Blog

KEJARI BANGGAI LAUT MELAKUKAN DELAPAN KALI KEGIATANPENKUM/LUHKUM SELAMACATUR WULAN I

kejaribanggai1“Pak Jaksa….kenapa kewenangan guru untuk mendisiplinkan anak didik dalam proses belajar mengajar sekarang terancam dengan pidana penganiayaan, perbuatan yang tidak menyenangkan atau UU perlindungan Anak ?, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendiisiplinkan anak didik yang cenderung bertindak agresif dan melawan ?“ Tanya salah seorang guru SMKN I Tinangkung kepada Tim Penyuluhan Hukum Kejaksan Negeri banggai Laut, dalam sessi Tanya jawab dalam Program Jaksa Masuk Sekolah di SMKN 1 Banggai Laut tanggal 8 Februari 2017 dengan materi penyuluhan Hukum tentang Undang Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah seorang guru tersebut, Tim Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri Banggai Laut yang terdiri dari : SUTARMI, SH, Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, ANDI ANDRI UTAMA, SH, Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan SUWASKITO WIBOWO, SH.,MH, kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut menjelaskan bahwa ketentuan internal dari Menteri pendidikan dan Kebudayaan terkait banyaknya guru yang dilaporkan oleh anak didik atau orang tua menggunakan pasal penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan bahkan UU Perlindungan anak padahal dilakukan dalam rangka mendisiplinkan anak yang cenderung agesif dan melawan, maka para guru diharapkan dapat merubah pola hubungan, pendekatan dan cara komunikasi dengan anak didik dalam mendisiplinkan mereka, dengan cara tidak lagi memandang peserta didik sebagai obyek dengan pendekatan kekerasan tetapi menggunakan pendekatan persuasive dan melihat peserta didik sebagai Subyek serta mengedepankan tumbuh kembang dan kejiwaan Anak tanpa harus menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis.

Kasus diatas hanya sebagian kecil permasalahan yang muncul dalam penerapan UU Perlindungan Anak dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di lapangan di Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Masih banyak permasalahan lain dalam penerapan UU tersebut seperti keberadaan pendamping anak yang bermasalah dengan Hukum (ABH), pemeriksaan Badan Pemasyarkatan (Bapas), lembaga pemeriksaan kejiwaan anak dan sebagainya.

Penyuluhan dan penerangan hukum merupakan program BINMATKUM (pembinaan Masyarakat Taat Hukum) Jaksa Agung Muda Intelijen dalam rangka membentuk kesadaran hukum, pola pikir dan sikap tindak masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau norma norma yang berlaku dalam masyarakat melalui kegiatan Focus Group Discusion (FGD), permainan (game), pemaparan materi hukum tertentu dan Tanya Jawab, permainan peran(role model), melalui pesan / iklan layanan masyarakat terkait kegiatan penegakan hukum dan membangun kesadaran hukum, serta melalui kegiatan sosial dan olahraga yang mengedepankan sikap kejujuran dan persaingan yang sehat serta bebas dari kecurangan.

Selama Catur Wulan I 2017 (Januari – April 2017), seksi intelijen Kejaksaan Negeri Banggai laut telah melaksanakan 8 (delapan) kali kegiatanPenyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum (PENKUM/LUHKUM), dari 8 (delapan) kali kegiatan tersebut hanya 1 (satu) Kali kegiatan yang dibiayai DIPA Kejaksaan, sisanya sebanyak 6 (emam) kali diselenggarakan melalui Non DIPA dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Materi yang disampaikan adalah ketentuan perundang-undangan yang factual terjadi di dalam masyarakat seperti KDRT, narkotika / psikotropika, tugas pokok, fungsi dan peran Kejaksaan, perlindungan Anak, kesusilaan dan sebagainya.

8 (delapan) kali kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum (PENKUM/LUHKUM) tersebut, terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan Jaksa masuk Sekolah dan 5 (lima) Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, yaitu :

  1. Hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 bertempat di SMK Negeri 1 Banggai Laut Kabupaten Banggai laut, peserta Siswa/siswi Kelas XII semua jurusan (administrasi perkantoran, kelistrikan dan computer) beserta para guru dan wali kelas berjumlah 170 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Pokok Kejaksaan, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika / Psikotropika dan UU Perlindungan Anak ;
  2. Hari Jum’at tanggal 10 Februari 2017 bertempat di SMP Negeri 2 Banggai Laut Kabupaten Banggai laut, peserta siswa / siswi Kelas IX beserta para guru dan wali kelas berjumlah 120 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Perlindungan Anak, , UU Narkotika / Psikotropika, dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
  3. Hari Senin tanggal 13Februari 2017 bertempat di SMK Negeri 1 Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, peserta siswa / siswi Kelas XII semua jurusan (administrasi perkantoran, kelistrikan dan computer) beserta para guru dan wali kelas berjumlah 120 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Perlindungan Anak, UU Narkotika / Psikotropika, dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
  4. Hari Jum’at tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Labotan Sasodik, Desa Lampa, Kabupaten Banggai Laut, peserta para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Perwakilan Desa se Kabupaten Banggai Laut berjumlah 150 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Kejaksaan , UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan TP4D Kejari Banggai Laut ;
  5. Hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 bertempat di Balai PertemuanUmum (BPU) Labotan Sasodik, Desa Lampa, Kabupaten Banggai Laut, pesertapara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Perwakilan Desa se Kabupaten Banggai Laut, aktivis perempuan, LSM bidang pemberdayaan perempuan, berjumlah 150 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Kejaksaan, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Anak dan UU Narkotika / Psikotropika;
  6. Hari Senin tanggal 03 April 2017 bertempat di Balai Desa Tataba, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, peserta para Kepala Desa, SekretarisDesa, Bendahara dan Badan Perwakilan Desa se Kecamatan buko Selatan, berjumlah 90 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Kejaksaan, UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan TP4D Kejari Banggai Laut ;
  7. Hari Senin tanggal 03 April 2017 bertempat di Balai Pertemuan Umum Kec. Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, peserta para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Perwakilan Desa se Kecamatan Bulagi Utara dan Bulagi Selatan, berjumlah 120 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Kejaksaan, UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan TP4D Kejari Banggai Laut ;
  8. Hari Selasa tanggal 04 April 2017 bertempat di Balai Pertemuan Umum Kec. Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, peserta para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Perwakilan Desa se Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara , Tinangkung Selatan, Totikum, Totikum Utara, Totikum Selatan dan Liang, berjumlah 200 orang, dengan materi penkum / luhkum : UU Kejaksaan, UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan TP4D Kejari Banggai Laut ;

Sebagian peserta kegiatan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) sangat mengapresiasi Tim Penyuluhan hukum / Penerangan Hukum Kejari Banggai Laut atas terlaksananya kegiatan ini dan meminta tambahan waktu dan kesempatan untuk kegiatan yang sama karena sangat bermanfaat terutama bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Perwakilan Desa se-Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan karena selama dua tahun mengelola dana desa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki baik dari sisi program maupun pengelolaan keuangannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *