PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK 2017 SECARA BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT

pemilihan umumTahun 2017  Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di 101 Daerah yang terdiri dari 7 Propinsi,76 Kabupaten dan 18 Kota pada tanggal 15 Februari 2017.  Segala persiapan sudah dilakukan baik oleh penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum dan Aparat Keamanan maaupun para kontestan pemilihan Kepala Daerah.

Untuk menjamin  penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada)  serentak 2017 yang berintegritas, pemerintah telah menetapkan kerangka Hukum penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada)  serentak 2017  melalui beberapa peraturan perundang-undangan, anatara lain :  Larangan pemberian mahar politik, larangan menggunakan  program dan anggaran daerah, larangan mutasi jabatan, sanksi administrasi terhadap politik uang dan Memberi wewenang Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk menerbitkan Putusan sengketa tentang Keputusan KPU Prov/Kab/Kota atas Pembatalan Peserta Pemilihan/Tidak diijinkannya Parpol mengusung Paslon dalam Pemilihan berikutnya.

Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Pemerintah  dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada)   serentak Februari 2017 telah melakukan berbagai persiapan, antara lain : menyiapkan data penduduk yang termasuk kategori pemilih melalui dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), dimana  menurut data terdapat sebanyak 44.428.266 pemilih dalam pemilu  Kepala daerah serentak tanggal 15 Februari 2017 di 101 Daerah. Selain itu Kementerian dalam negeri juga telah menyediakan dana pemilu kepala Daerah melalui skema Hibah Pemerintah Daerah kepada KPUD untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah di 101 Daerah sebesar Rp 5.252.807.982.383 (lima trilyun dua ratus lima puluh dua milyar  delapan ratus tujuh juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Dibalik persiapan yang sudah dilakukan sejak lama, pelaksanaan Pemilihan Umum  Kepala Daerah (Pilkada)  serentak tanggal 15 Juli 2015 juga dibayangi  dengan permasalahan permasalahan dilapangan antara lain : partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya semakin berkurang pasca reformasi 1998, fenomena pasangan tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) sekurang-kurangnya ada 9 (Sembilan) Daerah yang mempunyai calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak februari 2017, tedapat daerah yang asimetris dalam pelaksanaan   Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak februari 2017 dimana sekurang kurangnya ada  6 (enam) Daerah  di Papaua yang masih menggunakan system Token dalam Pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada),  permasalahan dukungan teknis  penye;enggaraan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) serentak juga masih terjadi di beberapa daerah dan permaswalahan Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) juga membayangi pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) serentak 2017.

 

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara  Pemilihan Kepala Daerah  Serentak taggal 15 Februari 2017 mempunyai komitmen untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas, dengan cara :   Secara konsisten memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan KPU dalam penyusunan pedoman teknis/keputusan dan dokumen lainnya,  Transparansi dan Akuntabilitas (misalnya melalui publikasi hasil melalui Scan C1),  Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesionalisme Kerja melalui adanya Standarisasi prosedur dan kualitas kerja dan Pelatihan-pelatihan untuk capacity building. Melakukan koordinasi internal dan eksternal antar Penyelenggara Pemilu dan/atau antar Lembaga , Proaktif kerjasama dengan institusi-institusi terkait

Komisi Pemilihan Umum bersama sama dengan Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) juga telah menyusun Peraturan Bersama Nomor : 1 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor  : 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Terib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan  Efektivitas. Penyelenggara Pemilihan umum wajib  melaksanakan 12 asas tersebut yang terbagi menjadi 6 (enam), yaitu : asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas kejujuran, keterbukaan dan akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas, efisiensi dan efektivitas.

Komisi Pemilihan Umum  sebagai penyelenggara  Pemilihan juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan dilapangan antara lain :   Daftar Pemilih Sementara (DPS)  dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terus berubah,  dukungan teknis dan financial dari Pemerintah Daerah yang kurang maksimal di beberapa daerah, terdapat daerah yang rawan konflik dalam pemyelenggaraan pemilihan umum kepala Daerah (Pemilu Kada) dan netralitas penyelenggara Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Daerah.

Sepanjang tahun 2016  Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu sebanyak 365 0rang yang terdiri dari :  Pemberhentian tetap sebanyak 22 orang, pemberhentian sementara sebanyak : 3 orang, peringatan keras sebanyak 28 orang, peringatan sebanyak 79 orang, dan rehabilitas sebanyak : 233 orang.  Jumlah  pelanggaran Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu :  Papua (11 Perkara), Papua Barat (8 perkara),  Sulawesi Tengah dan Maluku Utara (7 Perkara), Sumatera Utara (6 Perkara),  Sulawesi Tenggara (5 Perkara), Aceh dan Riau (4 Perkara), Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nuusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat (3 Perkara), Bengkulu, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Barat,  Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah (2 Perkara) dan Bangka Belitung & Kalimantan Timur  (1 Perkara).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilu Kada) serentak februari 2017.  Pengawasan pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Serentak Februari 2017 dilakukan oleh Bawaslu (ditingkat Pusat dan Provinsi) / Panwaslu (ditingkat Kabupaten / Kota).

Laporan yang dilaporkan oleh pelapor bisa : Pemilih,  pemantau Pemilihan ata peserta Pemilu Kada (pasangan Calon) diterima oleh Bawaslu Pusat / Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) maupun Pengawas TPS. Laporan disampaikan secara tertulis dan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, tempat dan waktu kejadian, serta  uraian kejadian. Setelah diterima, maka  Bawaslu Pusat/provinsi, Panwaslu kabupaten / Kota dan jajarannya melakukan pengkajian dan pengujian kebenaran laporannya dalam waktu 3 hari. Apabila diperlukan     Bawaslu Pusat/provinsi, Panwaslu kabupaten / Kota dan jajarannya dapat meminta keterangan tambahan kepada Pelapor dalam waktu 2 hari.

Hasil Kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Pusat/provinsi, Panwaslu kabupaten / Kota dan jajarannya dapat berupa : pelanggaran baik terhadap Kode Etik, pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.  Rekomendasi untuk penyelesaian Hasil Kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Pusat/provinsi, Panwaslu kabupaten / Kota dan jajarannya dilakukan oleh instansi yang berbeda, yaitu : rekomendasi terhadap pelanggaran Kode Etik akan diterusskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP,  sementara rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Pusat, KPU Provinsi atau KPUD Kabupaten / Kota untuk diselesaikan. Rekomendasi  terhadap sengketa Pemilihan akan diteruskan dan diselesaikan oleh Bawaslu Pusat maupun Provinsi, sedangkan rekomendasi terhadap dugaan adanya tindak pidana pemilihan akan ditindak lanjuti oleh sentra gakumdu untuk dilakukan pembahasan diantara anggota Sentra Gakumdu, yang terdiri dari Pannwaslu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang ditunjuk menjadi Anggota Gakumdu.

Mekasnisme penyelesaian dugaan Tindak Pidana Pemilihan  oleh sentra penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia  Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016 dan PER-013/A/JA/11/2016 tanggal 21 Januari 2016. Tentang Sentra Penegakan HukumTerpadu (Sentra Gakumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Badan Pengawas Pemilu Pusat / Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten / Kota  menghadapi pemilihan kepala Daerah Serentak juga dihadapkan kepada permasalahan antara lain  banyak anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten / kota yang tidak mempunyai latar   belakang ilmu hukum sehingga kesulitan untuk mengakaji unssur perbuatan / pasal, keberpihakan anggota Bawaslu provinsi dan Panwaslih kabupaten / Kota terhadap salah satu pasangan calon,  biaya / dana operasional kegiatan pengawasan yang terbatas dan belum turun dari Pemerintah Kabupaten / kota.

Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan  Umum Kepala Daerah  (Pemilu Kada) serentak 2017 yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh  Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan antara lain : kondisi geografis daerah penyelenggara Pemilu kada yang bergunung gunung atau termasuk dalam daerah Kepulauan, terbatasnya personil dan anggaran / biaya operasional untuk aparat keamanan yang diperbantukan / Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Resort (Polrest) setempat, politisasi agama tertentu  dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) serentak yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat.

Berdasarkan inventaris permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) serentak pada tanggal 15 Februari 2017 pada Pemerintah, Penyelenggara Pemilihan, badan Pengawas Pemilihan dan Aparat Keamanan,  dapat dibagi dalam beberapa isu krusial yang muncul, yaitu : isu tentang Pendaftaran Pemilih, Anggaran, Pembentukan sentra penegakan hukum terpadu, potensi konflik, system noken di papua, kondisi geografis dan distribusi logistic pemilu  dan netralitas / politisasi Apaaratur Sipil Negara (ASN).

Berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) serentak pada bulan Februari 2017 dibahas dalam acara SOSIALISAI PELAKSANAAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2017, yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, pada tanggal  23 – 26 Januari 2017 di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara  dan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, yang diselenggaraakan oleh Kementerian dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2017 bertempat di Hotel Bidakara, Kuningan, Jakarta Selatan.

Updated: February 16, 2017 — 12:17 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kejari-Banggai © 2015 MediaWeb